Karhutla Bukan Sekadar Krisis Lingkungan, FKUI Soroti Ancaman Kesehatan Masyarakat

Jum'at, 16 Oktober 2026 | 18:29 WIB
Personel TNI menyemprotkan air saat berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut yang meluas di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (19/8/2026). [ANTARA FOTO/Rony Muharrman/tom]
BACA 10 DETIK
  • Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berkoordinasi dengan tenaga kesehatan daerah untuk memperkuat layanan medis saat karhutla.
  • Dekan FKUI Anna Rozaliyani menyatakan kesiapan tim medis pada Jumat, 16 Oktober 2026, untuk membantu penanganan bencana.
  • Asap karhutla dan partikel halus mengancam kesehatan saluran pernapasan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.

Suara.com - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memperkuat pemantauan dampak kesehatan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan layanan medis bagi masyarakat.

Dekan FKUI Anna Rozaliyani mengatakan, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, serta para donatur untuk mendukung penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.

"Kita akan bantu memperkuat bukti ilmiah dan pemantauan dampak kesehatan. Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan tenaga serta fasilitas kesehatan," kata Anna dalam acara media briefing bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Jumat (16/10/2026).

Anna menjelaskan, FKUI memiliki tim medis yang siap diterjunkan untuk membantu penanganan di daerah bencana. Namun, pengerahan tenaga kesehatan tetap harus mempertimbangkan kondisi lapangan dan faktor keselamatan.

"Karena kalau tidak sempat kita terbang ke daerah-daerah tersebut, biasanya FKUI ada tim medis yang siap siaga untuk turun ke daerah bencana. Tetapi tentu pada kondisi-kondisi yang sangat tidak memungkinkan, kita mempertimbangkan masalah keselamatan kita bersama," ujarnya.

Selain menyiapkan dukungan tenaga medis, FKUI mendorong kebijakan penanganan karhutla berbasis bukti ilmiah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengevaluasi penanganan yang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

"Oleh karena itu, kita juga mendorong kebijakan berbasis bukti yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk evaluasi," kata Anna.

Menurut dia, perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi. Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan dampak kesehatan akibat karhutla dapat ditangani secara optimal.

"Persoalan melindungi anak bangsa bukan hanya tanggung jawab satu institusi tentu saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua," tuturnya.

Anna menekankan bahwa karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga krisis kesehatan masyarakat yang dampaknya melampaui wilayah asal kebakaran.

Ia menyebut asap dan partikel halus PM2,5 menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan memicu berbagai gangguan kesehatan.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap paparan asap karhutla, selain lansia dan orang dengan penyakit pernapasan.

Paparan asap dapat memicu gangguan saluran pernapasan serta memperburuk gejala asma maupun penyakit pernapasan lainnya. Dalam kondisi tertentu, dampaknya bahkan berpotensi mengancam jiwa.

"Dan ini nantinya akan memicu gangguan saluran napas, memperburuk gejala asma atau penyakit respirasi lainnya. Termasuk juga secara umum akan menimbulkan gangguan kesehatan dan bahkan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada faktor risiko yang berat akan menimbulkan kematian," jelasnya.

FKUI berharap koordinasi dengan tenaga kesehatan daerah dan pemerintah dapat memperkuat kesiapan layanan kesehatan dalam menghadapi dampak karhutla, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com