- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Polkam dan para menteri ke Istana Negara pada 19 Oktober 2026 untuk membahas penanganan karhutla.
- Kepala BNPB baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, akan memverifikasi ulang data luas lahan terbakar seluas 639,23 hektare di enam provinsi.
- Verifikasi data dilakukan menggunakan pemantauan satelit Sipongi dan NASA untuk memastikan keakuratannya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait ke Istana Negara untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.30 WIB. Dudung mengatakan rapat itu menjadi kesempatan untuk kembali membahas perkembangan penanganan karhutla.
"Jam 14.30 (WIB) Bapak Presiden juga akan mengundang kami sehingga kita akan dibahas kembali tentang karhutla," kata Dudung saat ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Sebelum memenuhi panggilan Presiden, Dudung telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas karhutla.
Peserta rapat tersebut antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadan).
Rapat itu membahas perkembangan penanganan karhutla dan sejumlah isu politik yang tengah berkembang. Namun, Dudung tidak merinci hasil pembahasan maupun langkah lanjutan yang disiapkan pemerintah.
Kepala BNPB Cek Ulang Data Karhutla
Pembahasan karhutla kembali menjadi perhatian setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyatakan akan memverifikasi ulang data luas kebakaran yang sebelumnya dilaporkan kepada Prabowo.
Kristomei ingin memastikan angka 639,23 hektare lahan yang masih terbakar di enam provinsi sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi akan dilakukan dengan membandingkan laporan yang diterima BNPB dengan data pemantauan satelit, termasuk Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dan hasil pemantauan NASA.
Pengecekan ulang tersebut dilakukan setelah angka yang dipaparkan mantan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat bersama Prabowo pada Senin (12/10/2026) memicu keraguan publik dan warganet.
Saat itu, Suharyanto melaporkan luas karhutla yang masih ditangani satuan tugas di lapangan mencapai 639,23 hektare. Penanganan diprioritaskan pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena munculnya titik kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo sempat meminta konfirmasi ulang mengenai angka luas kebakaran yang disampaikan Suharyanto. Setelah mendapat penegasan, Presiden menyebut luas kebakaran telah turun jauh dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, ketika area terdampak masih mencapai ratusan ribu hektare.
Meski demikian, Kristomei menyatakan akan memeriksa kembali data dan fakta sebelum BNPB mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Langkah tersebut diharapkan memastikan angka penanganan karhutla yang disampaikan pemerintah sesuai dengan kondisi aktual.