- Ratusan ribu warga Prancis melakukan demonstrasi besar yang berujung kerusuhan ekstrem di Paris dan berbagai kota pada 17 Oktober 2026.
- Aksi massa dipicu oleh protes kondisi sekolah, krisis biaya hidup, dan ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden Prancis tahun 2027.
- Kerusuhan tersebut mengakibatkan lebih dari 1.200 orang ditangkap, ratusan petugas terluka, serta kerusakan material mencapai ratusan juta euro.
Suara.com - Gelombang demonstrasi besar di Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026, yang melibatkan ratusan ribu orang di Paris dan puluhan kota lainnya, berakhir dengan kekerasan ekstrem. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan dengan penjarahan, pembakaran bangunan publik, dan bentrokan sengit dengan polisi.
Lebih dari 1.200 hingga 1.800 orang ditangkap, ratusan petugas terluka, dan kerusakan material mencapai ratusan juta euro. Kerusuhan di Prancis terjadi di tengah ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden 2027, saat Presiden Emmanuel Macron akan mengakhiri masa jabatannya.
Berikut sembilan fakta yang menjelaskan mengapa demo di Prancis tersebut berakhir ricuh.
1. Bermula dari protes pelajar soal kondisi sekolah
Gerakan ini dimulai September 2026 di sekolah menengah wilayah pinggiran Paris, seperti Créteil dan Saint-Exupéry.
Siswa mengeluhkan kekurangan guru, kelas overcrowded hingga 35 murid, fasilitas rusak, ruang kelas panas, dan ketimpangan di daerah berpenghasilan rendah. Blokade sekolah menyebar cepat ke ratusan institusi di seluruh negeri.
2. Meluas menjadi protes biaya hidup
Kemarahan pelajar bergabung dengan keluhan masyarakat luas soal kenaikan harga barang pokok, bahan bakar, dan penurunan daya beli. Inflasi yang dipicu antara lain oleh situasi di Timur Tengah memperburuk beban rumah tangga.
Serikat pekerja CGT dan kelompok lain ikut mendukung tuntutan kenaikan upah, pensiun, serta perlindungan layanan publik.
3. Keterlibatan gerakan Rompi Kuning
Gerakan Gilets Jaunes yang legendaris sejak 2018 ikut menyerukan aksi “kaum muda dan rompi kuning”.
Mereka membawa pengalaman mobilisasi besar menentang kebijakan pemerintah, sehingga massa menjadi lebih beragam dan sulit dikendalikan.
4. Jumlah peserta sangat besar
Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 550.000 orang turun ke jalan, sementara CGT mengklaim hingga 800.000 peserta di puluhan kota.
Skala massa yang begitu besar mempersulit pengamanan dan membuka celah bagi kelompok kecil untuk bertindak kekerasan.