- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai banyak program pemerintahan Prabowo-Gibran bermasalah dan harus dihentikan.
- Pernyataan tersebut disampaikan Bivitri dalam konferensi pers Rapor Merah dua tahun kepemimpinan di Jakarta pada Senin.
- Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis dan koperasi desa yang dinilai merugikan masyarakat.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, memberikan tanggapan kritis mengenai program-program pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.
Bivitri menilai banyak program pemerintah kekinian yang bermasalah dan seharusnya dihentikan.
Ia menyoroti fenomena kepemimpinan saat ini dengan mengutip kembali pidato Presiden Prabowo Subianto.
"Karena saya setuju dengan Mas Saiful, dan ini sudah sekian kali kami diskusikan memang, Pak Prabowo sendiri yang bilang kan, 'Ikan busuk dari kepalanya.' Itu pidato dia loh, 20 Oktober 2024. Nah, sekarang persis yang sedang kita lihat adalah fenomena itu," ujar Bivitri dalam konferensi pers "Rapor Merah" 2 tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ketika ditanya mengenai program spesifik yang perlu dihentikan, Bivitri menegaskan bahwa hampir seluruh program memerlukan evaluasi mendasar.
Salah satu yang paling ia soroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena persoalan keracunan dan ketiadaan pertanggungjawaban hukum.
"Jadi, kalau pertanyaannya, 'Program apa?' Ya semua sih. MBG, harusnya berhenti mau berapa puluh ribu anak lagi yang akan diracuni? Keracunan. Enggak pernah ada pertanggungjawaban hukumnya lagi, sama sekali," tegasnya.
Selain program MBG, Bivitri juga mengkritik keberadaan koperasi desa yang ia nilai berpotensi menjadi alat militerisasi dan politik menjelang pemilu mendatang.
"Kemudian, koperasi desa, tadi yang disebutkan oleh Mbak Dani ketika berbicara militerisasi, salah satu bentuknya kan adalah koperasi desa. Dan bahkan bisa saja terjadi dengan situasi pemilu yang juga sudah mulai dirusak," tambahnya.
Lebih lanjut, Bivitri mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang sedang berjalan saat ini demi mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat.