- Pendiri SMRC Saiful Mujani menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).
- Saiful menyatakan legitimasi pemerintah merosot dan kemarahan masyarakat dari Aceh hingga Papua meluas secara signifikan.
- Ia menilai penurunan kepercayaan publik terlihat dari potensi warga tidak memilih kembali Prabowo-Gibran jika pemilu diadakan sekarang.
Suara.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, melontarkan kritik terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai legitimasi pemerintah di mata publik kian merosot, sementara kemarahan masyarakat semakin meluas.
Pandangan tersebut disampaikan Saiful dalam konferensi pers Konferensi Republik bertajuk "Rapor Merah" Dua Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Saiful, tingkat kemarahan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sudah mencapai kondisi yang belum pernah ia lihat sebelumnya sejak era Reformasi. Ia menggambarkan situasi tersebut terjadi di berbagai wilayah, dari Aceh hingga Papua.
"Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua, sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah, tentu saja ada yang tidak marah, tapi umumnya sudah marah, dari Aceh sampai Papua," ujar Saiful.
Ia mengaitkan kemarahan publik tersebut dengan kondisi demokrasi yang dinilainya mengalami kemerosotan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Saiful juga menilai salah satu indikasi penurunan kepercayaan publik dapat dilihat dari kemungkinan masyarakat tidak lagi memilih pasangan Prabowo-Gibran apabila pemilihan umum digelar saat ini.
"Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini. Saking marahnya, gitu. Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru 2 tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Saiful mengingatkan pemerintah agar menyadari kondisi yang ia gambarkan sebagai kemerosotan legitimasi tersebut dan mencari jalan keluar secara damai. Menurutnya, langkah itu penting untuk merespons kemarahan masyarakat sekaligus menjaga keutuhan bangsa.
Ia berharap kritik tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
"Oleh karena itu, mudah-mudahan ini adalah sebuah masukan dari rakyat kepada penguasa, saya tidak tahu akan berbuat apa penguasa dengan kemarahan rakyat seperti ini. Tapi setidak-tidaknya sadarlah bahwa Anda itu sudah tidak legitimate, sebenarnya, untuk berkuasa sekarang ini," pungkasnya.