BACA 10 DETIK
- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan korupsi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak buruk terhadap hak asasi manusia di Jakarta.
- Amnesty menyoroti dugaan korupsi dana penanganan bencana BNPB senilai 148 miliar rupiah yang disalahgunakan untuk membeli saham.
- Usman Hamid mengungkapkan dugaan korupsi dana gizi anak Badan Gizi Nasional senilai 49,5 miliar rupiah menghambat hak kesehatan.
Korupsi Dana Gizi Anak Dinilai Berdampak pada Hak Kesehatan
Selain dana bencana, Usman menyoroti dugaan korupsi dana gizi anak di Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp49,5 miliar.
Menurut dia, penyelewengan dana yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak dapat berdampak pada hak anak atas pangan dan kesehatan. Padahal, pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Ia menegaskan, persoalan korupsi perlu dilihat bukan hanya dari besaran kerugian keuangan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutama ketika anggaran yang diduga diselewengkan berkaitan dengan kebutuhan dasar.
“Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan keuangan, melainkan pelanggaran hak dasar yang sistematis,” pungkas Usman.