- Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 300 ribu warga terserang ISPA akibat kabut asap karhutla yang melanda berbagai daerah.
- Forum Intelektual Antardisiplin bersama ratusan warga menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (19/10/2026).
- Massa aksi mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional serta menindak tegas korporasi pelaku kebakaran hutan.
Suara.com - Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir tak kunjung padam. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 300 ribu warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap yang meluas.
Kendati demikian, pemerintah masih bersikukuh untuk tidak menetapkan tragedi tersebut sebagai bencana nasional dengan dalih masih mampu mengendalikannya.
Merespons hal itu, Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) bersama ratusan warga sipil menggelar aksi dan doa bersama sebagai bentuk solidaritas kepada para korban karhutla di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, aksi tersebut diisi dengan pembacaan doa dari perwakilan berbagai agama di Indonesia dan penyalaan lilin sebagai simbol duka.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pemilihan Tugu Proklamasi sebagai lokasi aksi bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa kondisi saat ini telah jauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
"Karena memang secara simbolik kita ingin mengingatkan bahwa para pendiri bangsa ini, Soekarno-Hatta waktu membacakan proklamasi, sebenarnya punya cita-cita yang luar biasa, penting bagi bangsa ini, bukan bagi pengurus negara yang culas," kata perempuan yang akrab disapa Bibip itu kepada wartawan.
Bibip juga menyampaikan semangat dan solidaritas kepada para korban. Ia mengajak para korban dan masyarakat untuk bersatu menuntut pemerintah mengambil langkah tindak lanjut yang efektif.
"Kita sama-sama tuntut itu sembari kita sama-sama mengatasi hal ini bersama-sama karena kita adalah satu bangsa," pungkas Bibip.
Anggota FIAD, Suraya Abdulwahab Afif, menilai karhutla bukan sekadar permasalahan individu, melainkan persoalan struktural yang diakibatkan tata kelola pemerintahan yang ugal-ugalan.
"Jadi meskipun pemerintah mengatakan masih mampu, tapi yang semua dilakukannya salah arah, reaktif, dan tidak menunjukan itikad baik untuk memutus rantai kritis," ungkap Suraya.
Beri Tujuh Poin Desakan
Karena itu, FIAD menyampaikan tujuh poin desakan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah untuk merespons tragedi karhutla.
Pertama, FIAD meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional bagi setiap daerah yang dilanda karhutla.
Kedua, FIAD meminta aparat penegak hukum segera menindak para pelaku yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan, dengan memastikan proses pengusutan turut menjangkau pimpinan korporasi.
Ketiga, FIAD meminta aparat segera mengusut dugaan kongkalikong antara korporasi dan pejabat negara atau politikus yang terlibat.