- Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan akibat aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Komite Sadar yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi hingga lingkungan.
Suara.com - Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Monas dan gedung DPR RI untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di tengah aksi demo dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026).
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak kepadatan meliputi kawasan Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Informasi tersebut disampaikan Polda Metro Jaya melalui unggahan akun Instagram @tmcpoldametro pada Senin (19/10/2026).
"Masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jl. Sudirman–Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat," tulisnya.
Pengaturan lalu lintas rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan serta menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan.
"Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan," pesannya.
Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Lingkungan
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) berencana menggelar aksi untuk menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, kerusakan lingkungan, hingga mahalnya biaya pendidikan.
Rangkaian aksi dijadwalkan berlangsung di dua lokasi. Aksi simbolik direncanakan digelar di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, sedangkan aksi massa dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
Gerakan tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Komite Sadar juga menyoroti hasil survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Dalam survei tersebut, 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal.
Sejumlah persoalan yang mendapat sorotan meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta deforestasi dan kebakaran hutan.
Mahasiswa turut mendesak penanganan karhutla dan banjir, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.