- Survei nasional Poltracking Indonesia pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran stagnan di angka 55,3 persen.
- Ketidakpuasan masyarakat terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum stabil serta tingginya harga kebutuhan pokok.
- Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tercatat lebih tinggi, yakni berada pada angka 64,8 persen.
Suara.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih stagnan di angka 55,3 persen. Persoalan ekonomi yang belum stabil menjadi alasan utama masyarakat yang menyatakan tidak puas.
Temuan tersebut berdasarkan survei terbaru Poltracking Indonesia mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut tingkat kepuasan publik tidak banyak berubah dalam periode Agustus hingga Oktober 2026.
"Sebanyak (55.3%) publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja pemerintah, sedangkan (40.9%) mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas). Tingkat kepuasan publik ini relatif stagnan dari Agustus sampai dengan Oktober 2026," ujar Hanta dikutip dalam paparan keterangannya mengenai survei Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026).
Poltracking juga memetakan alasan di balik penilaian masyarakat.
Bantuan pemerintah dan program prioritas menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan, sementara kondisi ekonomi menjadi catatan bagi mereka yang tidak puas.
"Di antara publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dua alasan puas paling dominan karena Bantuan pemerintah tepat sasaran (16.5%) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (15.0%). Sedangkan di antara yang mengatakan tidak puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, alasan paling dominan karena Ekonomi yang belum stabil (18.9%), diikuti harga kebutuhan pokok mahal (15.4%), dan Bantuan tidak tepat sasaran (14.3%)," jelasnya.
Di tengah kepuasan yang belum bergerak signifikan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi, yakni 64,8 persen. Sebaliknya, sebanyak 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya.
"Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik," tambah Hanta.
Menurut Hanta, selisih antara tingkat kepercayaan dan kepuasan tersebut menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap pemerintah belum sepenuhnya diikuti penilaian positif terhadap hasil kinerjanya.
"Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Tantangan pemerintah adalah bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Metodologi Survei
Poltracking Indonesia menggelar survei nasional pada awal Oktober 2026 dengan metode stratified multistage random sampling.
Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei menjangkau 38 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan bantuan aplikasi.