- Koalisi kampus SADAR menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
- Massa aksi menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan tata kelola pemerintahan gagal total.
- Koalisi menyampaikan lima tuntutan evaluasi kebijakan, termasuk penanganan karhutla, ekonomi, militerisasi, KKN, dan biaya pendidikan.
Suara.com - Bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kampus yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) memberikan lima poin desakan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Koalisi berisikan aktivis BEM Universitas Indonesia, KM ITB, UNPAD, UNDIP, UNNES, UGM, UPN Veteran Yogyakarta, UNAIR, Universitas Brawijaya memberikan tuntutan usai menghiumpan survei dari 560 warga dari Sumatera hingga Papua.
Berdasarkan pantuan Suara.com di lokasi, puluhan massa aksi itu telah berkumpul di depan monumen proklamator yang menampilkan patung Presiden Kesatu Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.
Mereka juga tengah bersiap untuk melebur bersama ratusan massa aksi lainnya yang berencana menggelar demonstrasi di Tugu Tani pada siang harinya.
Koordinator Bidang Sosial dan Politik UI Hafidz Haernanda menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo telah menenjukan tata kelola pemerintahan yang gagal total.
"Dua tahun berselang, janji-janji itu dikatakan sebagai mestinya kami berani mengatakan gagal total," kata Hafidz.
Dalam orasinya, Koalisi SADAR menyampaikan beberapa permasalahan yang disebabkan ketidakbecusan Prabowo dalam memimpin negara.
Seperti buruknya penanganan karhutla di sejumlah wilayah, masifnya pelibatan militer, ketimpangan ekonomi yang semakin luas, mahalnya biaya pendidikan serta ruang kebebasan ekspresi yang kian menyempit.
Hafidz juga bercerita, demo yang diinisiasi koalisi SADAR akan menghadirkan 500 hingga 700 peserta aksi yang siap menyemut di Tugu Tani untuk menyampaikan aspirasinya.
Karena itu, lanjut dia, koalisi memberikan lima poin tuntutan untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, di antaranya:
- Meminta pemerintah untuk segera menetapkan fenomena karhutla sebagai bencana nasional, serta mengusut semua pelaku korporasi yang diduga menjadi biang keladi.
- Meminta pemerintah membenahi tata kelola kebijakan ekonomi nasional.
- Hentikan militerisasi yang mengancam ruang supremasi sipil.
- Meminta pemerintah memberantas praktim Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Menurunkan biaya pendidikan agar lebih ternjangkau dan inklusif. (Reporter: Alif Bintang)