- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan mencampuri usulan penyaluran gaji ASN lewat Koperasi Merah Putih di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026).
- Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajukan gagasan dan skema anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan guna mendongkrak peran operasional koperasi.
- Penyaluran gaji melalui Koperasi Merah Putih tidak bersifat wajib sehingga ASN bebas memilih bank atau koperasi.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih bersikap pasif dan enggan mencampuri usulan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP).
Sikap tersebut ia perlihatkan saat ditemui awak media di Park Hyatt Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).
Pramono menggarisbawahi, wacana tersebut murni merupakan domain kementerian terkait di tingkat nasional.
"Tidak menyikapi apa-apa. Itu pemerintah pusat," ujarnya.
Eks Sekretaris Kabinet (Seskab) itu pun membatasi posisinya secara lugas agar tidak melangkahi kewenangan antarlembaga.
"Pemerintah DKI adalah pemerintah DKI Jakarta," tegasnya.
Adapun gagasan penyaluran gaji pegawai negeri melalui wadah koperasi ini pertama kali diembuskan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Kementerian Koperasi tercatat telah mengajukan usulan skema pelaksanaan beserta alokasi anggarannya kepada Kementerian Keuangan.
Rancangan anyar tersebut sengaja disiapkan demi mendongkrak peran serta fungsi operasional badan usaha koperasi dalam ekosistem layanan keuangan masyarakat.
Meski demikian, Kementerian Koperasi menegaskan bahwa pemanfaatan Koperasi Merah Putih ini sama sekali tidak bersifat mandatori alias wajib mutlak.
Melalui sistem yang bersifat fakultatif ini, para ASN di daerah tetap memiliki keleluasaan untuk menerima hak bulanan mereka lewat rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Himbara, maupun Koperasi Merah Putih.