Mahasiswa Gelar Aksi di Tugu Tani, Kenapa Tak Lagi di Bundaran HI atau DPR?

Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Aksi yang salah satunya diinisiasi oleh BEM UI itu tak lagi digelar di depan Kompleks Parlemen atau kawasan Bundaran HI seperti demonstrasi sebelumnya.

Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra mengungkapkan, pemilihan Tugu Tani sebagai lokasi aksi dilandasi keprihatinan koalisi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, ia mengatakan massa mencoba menerapkan metode aksi yang berbeda. Menurut dia, aksi tidak hanya akan berkutat pada penyampaian orasi.

"Karena memang nuansanya berbeda, ya. Kalau yang sekarang kita sangat prihatin dengan kondisi karhutla dan sebagainya," kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Fathimah, Tugu Tani dapat dimaknai sebagai simbol perjuangan rakyat kecil yang menuntut keadilan pada masa kolonial, sebagaimana perjuangan masyarakat saat ini.

"Tugu Tani ini punya simbol yang paling sempurna untuk ini, karena yang kita tuntut hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh rakyat sebenarnya secara langsung gitu," tambahnya.

Berbeda dengan aksi di Bundaran HI yang mengangkat isu lebih luas, kali ini koalisi menyampaikan tuntutan yang lebih spesifik.

"Kalau waktu di HI mungkin itu ada beberapa hal-hal makro yang pada akhirnya mungkin akan dirasakan masyarakat juga, tapi sifatnya cukup makro gitu. Kalau ini topiknya cukup spesifik-spesifik," jelas Fathimah.

Tak Gunakan Jaket Almamater Lagi

Fathimah juga menegaskan bahwa massa aksi akan melebur dengan masyarakat sipil lainnya tanpa mengenakan jaket almamater kampus masing-masing.

Meski melepas identitas almamater berpotensi menyulitkan identifikasi peserta dan membuka celah provokasi, ia mengatakan koalisi telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan aksi berjalan sesuai rencana.

"Nah, sebenarnya itu memang sebuah tantangan, tapi kita sudah menyiapkan mekanisme sih supaya kita bisa terhindar dari provokasi di antara kita gitu."

Dalam aksi tersebut, Koalisi SADAR menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah bertepatan dengan memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan itu meliputi:

1. Mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengusut seluruh pelaku korporasi yang diduga menjadi penyebabnya.
2. Mendesak pemerintah membenahi tata kelola kebijakan ekonomi nasional.
3. Menghentikan militerisasi yang mengancam supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Menurunkan biaya pendidikan agar lebih terjangkau dan inklusif.

Reporter: Alif Bintang