- PT Markdata Riset Indonesia merilis kajian survei nasional yang menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi program tersebut mengalami penurunan signifikan dan mulai memicu ketidakpuasan publik.
- Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembenahan pelaksanaan program agar manfaat gizi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mendapat dukungan masyarakat. Tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan pelaksanaan program berjalan semakin baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Kajian PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional dari 30 lembaga menunjukkan, dukungan terhadap keberlanjutan MBG berada di kisaran 61–78% responden. Temuan ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi tersebut masih memiliki dukungan publik.
Namun, dukungan terhadap keberlanjutan program perlu diiringi dengan evaluasi pelaksanaannya. Dalam kajian yang sama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi MBG tercatat berada di kisaran 50–56%.
Direktur Eksekutif Markdata, Faisal Arief Kamil, menilai kondisi tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program, bukan semata-mata mempertanyakan keberlanjutannya.
"Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksanaannya dibenahi," kata Faisal.
Perbaikan Pelaksanaan Jadi Kunci
Perbedaan antara dukungan terhadap program dan kepuasan atas pelaksanaannya menunjukkan bahwa tujuan kebijakan masih perlu diikuti dengan implementasi yang semakin baik.
Dalam konteks MBG, evaluasi pelaksanaan menjadi penting agar program dapat berjalan sesuai tujuan pemenuhan gizi masyarakat. Perbaikan juga diperlukan untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Kajian Markdata turut mencatat perubahan alasan masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintahan. Pada Januari 2025, sebanyak 72% responden yang puas menyebut MBG sebagai salah satu alasannya. Pada Agustus 2026, angka tersebut turun menjadi 11–16%, dan MBG mulai muncul sebagai salah satu alasan ketidakpuasan.
Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat implementasi program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemenuhan gizi.
Menjaga Dukungan Lewat Manfaat Nyata
Dukungan publik merupakan modal penting bagi keberlanjutan program pemerintah. Namun, kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menerima manfaat kebijakan.
Karena itu, pembenahan pelaksanaan MBG perlu menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus menjawab masukan masyarakat.
Menurut Markdata, perbaikan pelaksanaan program prioritas menjadi salah satu langkah penting yang dapat ditempuh pemerintah memasuki tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.