- Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai kinerja Polri menunjukkan komitmen penegakan hukum tegas di Jakarta, Selasa.
- DPR RI aktif melakukan pengawasan melalui rapat dan meminta Polri terbuka terhadap kritik publik untuk evaluasi diri.
- Polri harus meningkatkan kapasitas personel dan modernisasi teknologi untuk mengatasi kejahatan siber, judi online, serta narkotika.
Suara.com - Dua tahun berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan positif dari parlemen.
Polri dinilai menunjukkan komitmen yang makin nyata dan tegas dalam menjaga koridor penegakan hukum di tanah air.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah.
Menurutnya, sinyal ketegasan Korps Bhayangkara terlihat jelas dari langkah tanpa kompromi terhadap berbagai bentuk pelanggaran—baik yang melibatkan internal anggota kepolisian maupun tindak pidana di tengah masyarakat.
Terlebih lagi, langkah penegakan hukum Polri saat ini kian solid berkat dukungan payung hukum anyar, yakni KUHP dan KUHAP yang baru.
"Prinsipnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab," tegas Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Keterbukaan Kritik dan Pengawasan Nyata
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI terus aktif menggelar Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan kerja, hingga memantau aduan masyarakat di media massa.
Namun, Abdullah menekankan bahwa efektivitas pengawasan ini bergantung pada satu hal: sikap terbuka dari jajaran pimpinan Polri.
Ia meminta Polri tidak alergi terhadap kritik. Setiap masukan dan laporan dari publik hendaknya dijadikan bahan evaluasi diri demi memperkuat kepercayaan masyarakat (public trust).
Atas dasar itu, Abdullah menyatakan dukungannya terhadap visi dan gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat".
Memasuki era baru, tantangan keamanan yang dihadapi Polri kian kompleks. Abdullah mengingatkan pentingnya kesiapan Polri dalam meredam dinamika ancaman modern—mulai dari maraknya kejahatan siber, judi online (judol), penipuan digital, hingga peredaran gelap narkotika.
Guna menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas personel, penguatan sarana-prasarana, dan modernisasi teknologi menjadi hal yang mutlak. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
"Polri harus semakin modern dalam menghadapi kejahatan, profesional dalam penegakan hukum, dan humanis dalam melayani masyarakat," pungkas Abdullah. (Antara)