-
Lutfi mengecam pernyataan politikus Malaysia yang ingin mengucilkan Indonesia akibat bencana karhutla.
-
Perusahaan asal Malaysia mencakup 3,4 juta hektare lahan sawit serta diduga menyumbang titik panas.
-
Penegakan hukum berfokus pada penindakan korporasi pembakar lahan tanpa perlu merendahkan martabat negara.
Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluapkan kemarahannya terhadap usulan politikus Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman imbas kebakaran hutan di Indonesia. Syed Saddiq sebelumnya mengajak negara-negara ASEAN memberikan tekanan diplomatik serta mengucilkan Indonesia akibat kabut asap karhutla lintas negara.
Kata Lutfi, seruan tersebut sangat tidak adil karena mengabaikan fakta keterlibatan korporasi asing dalam pengelolaan lahan di tanah air. Menurutnya, kelompok usaha asal negeri jiran tersebut menguasai konsesi perkebunan sawit seluas 3,4 juta hektare di Indonesia.
"Saya terganggu ketika seluruh negara saya menjadi bahan ejekan para politikus hanya untuk mencari poin politik di parlemen," ujar Lutfi di akun Instagram.
Sektor perkebunan sawit nasional saat ini menampung investasi korporasi Malaysia hingga mencapai luas 3,4 juta hektare. Perusahaan-perusahaan asing tersebut menikmati hamparan lahan subur, kemudahan izin, serta berbagai fasilitas insentif perpajakan.
"Mereka datang untuk menghasilkan uang. Mereka melihat lahan yang subur, mereka melihat skala usaha yang besar, lalu mengajukan izin untuk berinvestasi," tulisnya.
Pola rantai pasok minyak sawit mentah menempatkan beban risiko kerusakan lingkungan sepenuhnya di wilayah Indonesia. Sementara itu, proses pengolahan hingga penjualan ke pasar Eropa dijalankan oleh jaringan kilang milik kelompok usaha Malaysia.
Keuntungan finansial utama dari industri ekstraktif ini pada akhirnya bermuara dan dicatat di kantor pusat Kuala Lumpur. Skema pembiayaan perbankan Malaysia juga mengalir deras guna menyokong akuisisi aset-aset perkebunan di tanah air.
Temuan lembaga lingkungan Greenpeace pada 5 Oktober makin memperkuat keterlibatan korporasi jiran dalam krisis kebakaran lahan. Titik panas karhutla terdeteksi berada di dalam area konsesi milik entitas Malaysia, salah satunya KL Kepong.
Langkah tegas telah diambil aparat penegak hukum Indonesia dengan menangkap 223 tersangka perseorangan. Penindakan hukum tersebut juga mencakup pemrosesan sembilan korporasi serta pembekuan izin operasional 26 perusahaan.
Prinsip keadilan hukum harus diterapkan secara setara kepada setiap pelaku usaha yang terbukti membakar hutan. Tindakan korektif wajib dijatuhkan pada entitas bisnis tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Seruan awal Syed Saddiq memang menghendaki adanya tekanan diplomatik kolektif dari negara-negara anggota ASEAN. Langkah tersebut dinilai perlu agar Indonesia mendapat perlakuan sanksi politik atas dampak bencana asap lintas batas.
Persoalan krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memang selalu menjadi isu sensitif yang berulang dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Pembakaran lahan kerap terjadi pada musim kemarau panjang saat pembukaan area perkebunan sawit secara masif.