- Matriks Politik Indonesia merilis survei nasional di Jakarta pada Oktober 2026 yang menempatkan Natalius Pigai sebagai menteri berkinerja terburuk.
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di urutan kedua terburuk karena terseret kasus suap dan mangkir dari panggilan KPK.
- Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap delapan kali perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai catatan kritis publik terhadap kinerja para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih.
Temuan survei nasional terbaru yang dirilis Matriks Politik Indonesia menempatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di posisi teratas sebagai menteri dengan penilaian terburuk oleh masyarakat.
Dalam rilis survei tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menempati peringkat pertama menteri terburuk dengan angka penilaian mencapai 82,6 persen.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di urutan kedua menteri terburuk dengan perolehan 78,3 persen, disusul oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di posisi ketiga dengan perolehan 75,2 persen.
Sejumlah nama menteri lain di jajaran Kabinet Merah Putih turut tercatat dalam daftar menteri dengan performa terburuk versi responden.
Di urutan berikutnya terdapat nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang meraih persentase 68,2 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi menyampaikan rincian evaluasi publik tersebut dalam keterangan resmi tertulis yang dibagikan kepada awak media di Jakarta.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).
Selain nama-nama tersebut, Matriks Politik Indonesia memetakan sejumlah menteri lain yang dinilai buruk oleh masyarakat.
Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan perolehan 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebesar 50,7 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini sebesar 45,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan angka 40,3 persen.
Faktor Kasus Hukum dan Tingkat Popularitas
Berdasarkan analisis Matriks Politik Indonesia, tingginya penilaian negatif terhadap figur Nusron Wahid berjalan beriringan dengan tingkat popularitasnya di mata publik yang mencapai 72,9 persen.
Penilaian terhadap Nusron Wahid tidak terlepas dari perkara hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” tandas Supriyadi.
Dalam perkara tersebut, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN pimpinan Nusron Wahid, di samping keterlibatan kalangan politisi dan pelaku usaha.