- Anggota DPR Andre Rosiade menyatakan Program Makan Bergizi Gratis sangat dibutuhkan masyarakat daerah meski sempat menuai kritik di Jakarta.
- Pemerintah menindaklanjuti kendala lapangan dengan menutup dapur yang melanggar SOP serta memasang CCTV dan AI untuk pengawasan ketat.
- Pemerintah telah berhasil memberikan makan bergizi gratis kepada 60 juta rakyat dalam waktu dua tahun terakhir pemerintahan.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, meskipun sempat menuai berbagai dinamika dan kritik di ibu kota.
Hal tersebut disampaikan Andre dalam diskusi bertajuk "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak Pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, fakta penolakan yang riuh di Jakarta berbeda jauh dengan realitas yang ia temukan saat menyerap aspirasi di daerah pilihannya (dapil) di Sumatera Barat.
"Kadang kita gak melihat kondisi real di lapangan. Ya, saya dapil yang Anies Baswedan menang, ya. Tapi saya berkeliling ke daerah pemilihan saya. Di Jakarta orang heboh: "Tolak MBG! Bubarkan MBG!" tetapi di daerah pemilihan saya Sumatera Barat, yang Pak Prabowo kalah, saya sudah berkeliling ke berbagai provinsi, ya. Kita bertemu dengan siswa, bertemu dengan ribuan siswa, bertemu dengan ribuan orang tua, berkeliling berbagai sekolah, itu alhamdulillah semua mendukung MBG dilaksanakan," kata Andre.
"Kenapa? Kalau di Jakarta mungkin iya, ya, bahwa mereka gak pernah kelaparan, mereka gak pernah kesulitan, ya," sambungnya.
Ia menilai, perbedaan pandangan tersebut terjadi karena kondisi ekonomi dan tingkat kecukupan gizi masyarakat di daerah tidak sama dengan di ibu kota.
Program ini menjadi sangat krusial mengingat angka stunting nasional yang masih berada di angka 19%, bahkan mencapai 24% di Sumatera Barat.
Andre menceritakan salah satu momen berkesan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana alam di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Desember 2025 lalu.
Momen tersebut memperlihatkan antusiasme anak-anak sekolah dasar yang secara langsung menyampaikan harapannya kepada Presiden.
"Tiba-tiba ada segerombolan 20-30 anak SD, Pak, lari-lari, berteriak-teriak ke Presiden: 'Pak! Pak! Kami belum dapat MBG, Pak! Kami belum kebagian, Pak, kami ingin MBG!' Itu menunjukkan apa? Jadi bahwa di bawah, ya, di daerah, mereka membutuhkan MBG," tuturnya.
Terkait dengan berbagai kendala dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) seperti kasus keracunan makanan, Andre menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak cepat melakukan pembenahan dan tindakan tegas.
Langkah penutupan ribuan dapur yang melanggar standar hingga modernisasi pengawasan kini tengah dilakukan.
"Bahkan sekarang di dalam titik-titik SPPG dapur itu sekarang CCTV dibangun, dipasang, ditambah aplikasi AI sehingga bisa tahu. Dan kalau ada pelanggaran SOP, itu BGN langsung tahu," jelasnya.
Meski mengakui masih terdapat kekurangan dan potensi kecurangan yang harus terus diperbaiki, Andre mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dan tetap mengapresiasi pencapaian besar pemerintah dalam dua tahun terakhir.
"Tapi kita jangan menutup mata bahwa Indonesia dalam dua tahun sudah bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 60 juta manfaat rakyatnya. Itu perlu kita apresiasi, Bapak dan Ibu sekalian. Kekurangan ada, kita akan benahi. Termasuk praktik-praktik kecurangan, korupsi," pungkasnya.