- Menko Airlangga melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 21/10.
- Pemerintah menyiapkan stimulus akhir 2026 berupa bantuan beras, subsidi upah, dan diskon transportasi untuk menjaga daya beli.
- Pemerintah berencana melanjutkan program magang, PPh ditanggung pemerintah, dan fasilitas perumahan pada Januari 2027 mendatang.
Pemerintah Siapkan Program Ekonomi 2027
Selain stimulus akhir tahun, pemerintah merencanakan kelanjutan sejumlah program mulai Januari 2027. Program magang nasional ditargetkan menjangkau 150.000 peserta, sedangkan program vokasi nasional dilanjutkan untuk 300.000 peserta.
Pemerintah juga merencanakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta, dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.
"Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ucapnya.
Di sektor perumahan, pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap KPR bersubsidi.
Sementara itu, sektor industri perhiasan akan mendapat perhatian melalui rencana penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen.
“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas Rp2 miliar dan maksimum Rp5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industri nya seharusnya 99,9 persen,” pungkasnya.
Defisit APBN Diklaim Tetap Terkendali
Di tengah berbagai program stimulus tersebut, Airlangga menyatakan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan rencana.
Dari sisi moneter, suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan pada level 5,75 persen. Imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat 7,21 persen.
Airlangga juga melaporkan cadangan devisa sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor. Kredit perbankan tumbuh 13,65 persen, dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen, rasio permodalan perbankan mencapai 24,10 persen, dan rasio kredit bermasalah berada di level 2,11 persen.
"Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan impor, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh 'double digit', 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil," ucapnya.