- Gibran Rakabuming Raka diisukan mundur dari posisi wakil presiden pada rabu sore jika DPR memulai pemakzulan.
- Tiga kader utama PSI mengundurkan diri dari partai untuk fokus di kabinet Prabowo dan menciptakan tekanan psikologis.
- DPR menjadwalkan sidang paripurna Rabu pagi untuk membahas putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden, Rabu (10/11/2026) sore nanti, bila DPR menyatakan bakal memulai proses pemakzulannya dalam sidang pada hari yang sama.
Seorang Sumber di pemerintahan kepada Suara.com mengatakan, kelompok politik yang masih mendukung Gibran tengah berada dalam posisi wait and see terhadap pergerakan fraks-fraksi partai di DPR hari ini.
"Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," kata dia.
Sehari sebelumnya, Selasa (9/11), sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada dalam kabinet Presiden Prabowo menyatakan mundur dari partai pendukung Gibran tersebut.
Tercatat, mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang kini menjabat wakil menteri kebudayaan, menyatakan mundur sebagai kader.
Tak lama, pada hari yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga melepas jabatannya sebagai sekretaris jenderal PSI dengan alasan ingin menjadi pembantu penuh waktu bagi Prabowo.
Masih pada hari yang sama, kader sekaligus pendiri PSI, Isyana Bagoes Oka, juga menyatakan keluar dari partai tersebut.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga adik Gibran, menyatakan sudah menerima surat pengunduran diri ketiganya serta memakluminya.
"Mundurnya ketiga orang itu dari PSI menjadi tekanan psikologis bagi Gibran, bahwa tak ada lagi kader PSI di pemerintahan," kata Sumber Suara.com.
DPR benar-benar akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, Rabu pagi ini.
Secara formal, keputusan MA tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna pembukaan DPR setelah menjalani masa reses.
Pimpinan DPR mengatakan pembahasan putusan MA soal Gibran itu akan menjadi agenda sidang paripurna karena mendapat usulan dari organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi.
Untuk diketahui, MA pada Jumat 30 November menerbitkan keputusan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat kepesertaannya pada Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelum putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi sudah lebih dulu menyatakan tak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA bagi Gibran baik saat bersekolah di Singapura maupun Australia.
Lebih baik mundur