- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai dalam rapat terbatas di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
- Perintah utama tersebut dikeluarkan akibat terjadinya 41 banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
- Pemerintah menargetkan penanganan 137 sungai terdampak melalui pengerahan Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta dukungan anggaran yang memadai.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengungkapkan, sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut selama periode April hingga Oktober 2026.
Banjir susulan itu menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak. Kerusakan terjadi pada jalan, jembatan, hingga kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.
"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," kata Tito.
Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat.
Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sementara 20 lainnya belum tertangani.
Tito mengatakan normalisasi sungai menjadi prioritas karena tingginya sedimentasi dapat meningkatkan risiko luapan air ketika hujan turun.
"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," ujar Tito.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak percepatan normalisasi, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah pihak terkait.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam tahap pemulihan.
Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul guna mengurangi risiko banjir susulan.
Tito turut mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan yang berdampak luas.
Penetapan status tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Tito menambahkan, Prabowo memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan, termasuk lelang dini, sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai pada awal tahun.