-
ICW menyoroti pengadaan jasa influencer dua kementerian senilai Rp14,7 miliar dari anggaran negara.
-
Seluruh anggaran promosi dialokasikan kepada PT Rans Animasi Indonesia milik pejabat publik Raffi Ahmad.
-
Pengadaan ini dinilai memicu potensi konflik kepentingan dan tidak memiliki relevansi kinerja yang jelas.
Suara.com - Alokasi APBN senilai Rp14.696.955.002 untuk membiayai jasa pemengaruh di dua kementerian mengundang kritik keras masyarakat. Temuan aliran dana pajak tersebut seluruhnya mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.
Nilai kontrak yang menembus Rp14,7 miliar ini mengekspos praktik pengondisian citra instansi berkedok promosi media sosial. Penggunaan figur publik papan atas dinilai gagal mencerminkan efektivitas kinerja pemerintah yang sebenarnya.
Keabsahan pengadaan belanja publik ini kian diragukan akibat nihilnya rekam jejak penyedia sebelum tahun anggaran berjalan. Pola penunjukan langsung ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan keuangan negara.
"Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak mebjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," demikian kutipan siaran pers ICW.
Penunjukan entitas bisnis swasta tersebut bertepatan dengan masuknya sang pemilik ke dalam lingkaran inti kekuasaan. Hubungan tata kelola ini berpotensi melanggar azas kepatutan publik.
Pelantikan sang pemilik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024 menjadi titik krusial. KKP tercatat langsung mengucurkan tiga paket proyek jumbo secara beruntun usai momentum pelantikan tersebut.
Lembaga pengawas korupsi mengonfirmasi bahwa perusahaan yang berdiri sejak 15 April 2020 itu tidak pernah terdaftar dalam pengadaan pemerintah sebelum 2024. Lonjakan transaksi instansi negara ke entitas baru ini terjadi dalam waktu sangat singkat.
"Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama," jelas ICW.
Setiap pengeluaran kas negara wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) kementerian. Pembelanjaan tanpa orientasi hasil pembangunan yang terukur berisiko merugikan pemegang mandat anggaran.
"Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," jelas ICW.
Ketiadaan korelasi antara paket promosi digital dengan indikator kinerja utama kementerian menguatkan indikasi pemborosan dana umum. Publik berhak mempertanyakan legitimasi proyek yang tidak masuk dalam skala prioritas instansi.
"Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran," terang ICW.
Rincian pemanfaatan dana belanja media mencakup lima paket kegiatan di lingkungan Kemendikbudristek melalui unit Museum dan Cagar Budaya. Penayangan konten video di saluran YouTube RANS Entertainment menedot dana sebesar Rp452.698.902.
Promosi visual melalui Instagram Reels @raffinagita1717 memakan biaya publik hingga Rp205.893.300. Sementara itu, slot penayangan Instagram Story pada akun yang sama dipatok seharga Rp575.655.000.
Komponen biaya terbesar pada kementerian tersebut dialokasikan untuk event attendance yang menghabiskan anggaran Rp2.521.329.200. Adapun materi promosi singkat di platform TikTok @raffinagita1717 menyerap dana senilai Rp144.423.600.