- Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi penerimaan usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota dewan pada 10 November 2026.
- Usulan tersebut diajukan oleh lebih dari 25 anggota parlemen dari berbagai fraksi terkait polemik ijazah Gibran.
- Pimpinan DPR menyatakan akan mengkaji dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme tata tertib setelah masa sidang dibuka.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan terkait adanya puluhan anggota parlemen yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut mencuat menyusul polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Puan membenarkan bahwa laporan pengajuan HMP dari lebih dari 25 anggota DPR tersebut sudah masuk ke meja pimpinan.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa pihaknya belum bisa langsung memproses usulan tersebut hari ini.
Pimpinan DPR baru akan menindaklanjuti dan mengkaji laporan tersebut setelah rangkaian pembukaan masa sidang selesai digelar.
"Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa segala bentuk langkah maupun hak konstitusional yang diajukan oleh anggota dewan tetap harus berpedoman pada aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di parlemen.
"Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," pungkasnya.
25 Dewan Teken HMP
Sebelumnya, lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera.
Ia memamerkan dokumen sejumlah nama anggota yang telah teken untuk menggunakan HMP dalam menyelesaikan masalah polemik Gibran di DPR RI.
Ia menyebutkan hampir semua fraksi di DPR anggotanya turut menandatangani HMP.
"Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota," kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Kendati begitu, Mardani belum membeberkan spesifik siapa anggota-anggota DPR RI yang sudah meneken untuk mengusulkan HMP digulirkan di DPR.
Menurutnya, pengumpulan tanda tangan pengusulan HMP sudah dilakukan sejak malam. Namun itu dinyatakan secara personal.