- Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia berdemonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, menentang teror penagihan pinjaman online pada Selasa (10/11/2026).
- Aksi debt collector berupa penyebaran data pribadi dan pengeditan foto tidak senonoh menyebabkan korban kehilangan pekerjaan serta mengalami tekanan psikologis berat.
- Organisasi tersebut menuntut pemerintah melakukan moratorium pinjaman online, memperketat regulasi pelindungan konsumen, dan melarang penggunaan jasa penagih pihak ketiga.
Suara.com - Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia (GADPI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Mereka menolak praktik penagihan pinjaman online (pinjol), baik ilegal maupun legal bermasalah, yang kian meresahkan publik.
Mereka menilai aksi teror yang dilakukan para debt collector (DC) kini sudah di luar batas kewajaran.
Penagihan dilakukan dengan menyebarkan data pribadi (doxing), mengedit foto korban menjadi tidak senonoh seolah-olah tidak berbusana, hingga menyebabkan korban kehilangan pekerjaan akibat aduan palsu ke kantor tempat mereka bekerja.
"Kami berutang pada prosesnya, tapi bukan berarti dengan kami berutang, cara penagihannya itu dengan cara intimidasi, dengan cara teror yang benar-benar di luar nalar," kata Ketua Umum GADPI, Derry Aprilio, di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Derry melanjutkan, modus operandi penagihan yang kerap memicu tragedi kemanusiaan di tengah masyarakat seharusnya tidak dilakukan dengan mengedit foto korban menjadi bugil hingga melakukan doxing ke perusahaan tempat korban bekerja.
Akibat aksi tersebut, banyak karyawan yang akhirnya dipanggil oleh pihak Human Resources (HR) dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan.
"Bagaimana kami mau membayar kalau misalkan mereka dousing (doxing) ke perusahaan seperti itu?" tegasnya.
Berdasarkan catatan GADPI, teror psikologis tersebut telah memicu berbagai krisis multidimensional dalam keluarga korban, mulai dari tingkat stres yang tinggi, depresi yang berujung pada bunuh diri, perceraian, hingga keretakan hubungan keluarga.
Berdasarkan data yang dihimpun GADPI, saat ini jumlah anggota yang tergabung dalam wadah advokasi tersebut telah mencapai lebih dari 200 orang di tingkat basis. Sementara itu, pengikut akun Instagram resmi mereka menyentuh angka hampir 5.000 korban.
Namun, Derry menegaskan bahwa angka tersebut hanya puncak gunung es. Berdasarkan estimasi nasional, saat ini ada sekitar 46 juta masyarakat Indonesia yang terjerat pusaran pinjol dengan total nilai outstanding mencapai lebih dari Rp106 triliun.
"Jadi wadah ini memang inisiasi dari teman-teman yang terjerat, dan kami sebenarnya bukan lari, bukan tidak mau membayar. Tapi tolong, cara penagihannya jangan seperti itu," jelasnya.
Dalam aksinya, GADPI menyampaikan tiga poin tuntutan, di antaranya:
- Bubarkan atau moratorium pinjol: Mereka meminta pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara operasional pinjol selama 1 hingga 2 tahun ke depan untuk evaluasi total.
- Perketat regulasi: Jika nantinya diizinkan beroperasi kembali setelah moratorium, regulasi harus diperketat secara drastis untuk melindungi konsumen.
- Hapuskan pihak ketiga (DC): Mereka mendesak adanya pelarangan bagi industri pinjol untuk menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) sebagai penagih utang, mengingat lini inilah yang paling sering melanggar hukum dan melakukan intimidasi brutal.