- Jaksa KPK mendesak majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi mantan Wamen Imipas Silmy Karim.
- Silmy didakwa melakukan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan penerimaan gratifikasi dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
- Jaksa menyebut sejumlah pejabat Ditjen Imigrasi turut diduga menerima aliran uang dari praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak majelis hakim menolak nota perlawanan atau eksepsi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Jaksa meminta surat dakwaan terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) dinyatakan sah agar persidangan berlanjut ke tahap pembuktian.
Permintaan itu disampaikan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," kata jaksa.
Jaksa juga meminta majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut sehingga pemeriksaan perkara tidak berhenti pada keberatan terdakwa.
"Demikian pendapat atau tanggapan atas perlawanan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim, kiranya majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami," tandas jaksa.
Pemerasan Rp168 Miliar
Dalam perkara ini, Silmy didakwa terlibat pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar. Jaksa menyebut Silmy diduga menerima Rp1,2 miliar dari praktik tersebut.
Jaksa juga menduga sejumlah pejabat dan pegawai Ditjen Imigrasi ikut menerima aliran uang.
Mereka adalah Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta; Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra Rp6,53 miliar; Tessar Bayu Setyaji Rp2,88 miliar; Bagus Bramantyo Rp4,24 miliar; Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 miliar; serta Gusti Benardiansyah Rp50,96 miliar.
Silmy diduga melakukan pemerasan bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi dengan menyalahgunakan kekuasaan saat menjabat Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut jaksa, para terdakwa memiliki peran yang saling berkaitan dalam penerimaan pembayaran tidak resmi untuk penerbitan dan perpanjangan dokumen keimigrasian.
Dokumen tersebut mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga perubahan status izin tinggal bagi warga negara asing.
Selain pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar. Nilai tersebut terdiri atas uang Rp2,5 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.
Atas dakwaan tersebut, Silmy dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.