- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Gibran meminta kelonggaran waktu tetap menjabat demi membuktikan keabsahan ijazahnya melalui proses hukum di PTUN.
- Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai permintaan Gibran janggal karena PTUN tidak dapat menganulir putusan MA.
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengkritik keras langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta waktu untuk tetap menjabat di tengah niat pengunduran dirinya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), usai mencuatnya temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik keabsahan ijazahnya.
Dalam pernyataannya kepada Prabowo, Gibran memohon kelonggaran waktu agar tetap menjabat demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Merespons hal tersebut, Deddy menilai permintaan Gibran janggal dan tidak relevan secara hukum.
"Dia kan bilang mau mengundurkan diri tetapi minta waktu untuk membuktikan ijazah/suket di PTUN," ujar Deddy kepada Suara.com, Senin (10/11/2026).
Deddy mempertanyakan relevansi jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah maupun surat keterangan (suket) tersebut.
Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang sudah keluar.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu utk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," tegasnya.
Selain itu, Deddy menyinggung bahwa persoalan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tersebut sebenarnya sudah pernah bergulir di PTUN beberapa waktu lalu. Namun, proses persidangan kala itu justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pihak terkait.
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ungkap Deddy.
Atas dasar itu, politisi PDIP tersebut menilai langkah Gibran yang ingin membawa pembuktian keaslian dokumen pendidikannya ke PTUN sangat tidak logis. Ia menduga permintaan penundaan waktu mundur itu hanyalah taktik untuk memperpanjang masa jabatan.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa. Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.
Gibran Mau Mundur
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blak-blakan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang keinginannya mundur dari jabatan RI-2. Keinginan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Prabowo, hari ini di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran terjadi pada Selasa pagi dan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pras sekaligus meluruskan narasi yang berkembang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan hal itu tidak benar.
Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Adapun Gibran pada akhirnya memohon waktu untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sembari membuktikan ihwal keabsahan jenjang pendidikan setara SMA.