- Wamenhut Indonesia dan Menteri Ekonomi Kehutanan Kongo membahas kerja sama kehutanan di Turki pada Selasa, 10 November 2026.
- Kedua negara sepakat mendorong pengakuan pasar internasional untuk produk kayu lestari serta menjadikan SVLK sebagai rujukan ketertelusuran kayu.
- Indonesia mengajak Kongo mempercepat operasionalisasi ITPC dan memperkuat pengelolaan lahan gambut serta mangrove melalui kemitraan strategis.
Suara.com - Indonesia dan Republik Kongo sepakat menjajaki penguatan kerja sama di sektor kehutanan. Pembahasan mencakup pengakuan pasar internasional terhadap produk kayu lestari, sistem ketertelusuran rantai pasok, hingga konservasi gambut dan mangrove.
Agenda tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).
Rohmat mengatakan, Indonesia dan Republik Kongo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan hutan tropis dunia. Karena itu, kedua negara perlu memperkuat kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas,” ujar Rohmat.
Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan visi kedua negara sekaligus mengembangkan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
Dorong Pengakuan Produk Kayu Lestari di Pasar Global
Salah satu agenda utama pertemuan adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC). Koalisi yang dibentuk pada 2023 itu beranggotakan Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
BMRC merupakan wadah negara-negara produsen kayu tropis untuk mendorong pengakuan internasional terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masing-masing negara.
Rohmat menilai, kerja sama melalui koalisi tersebut dapat memperkuat posisi negara produsen dalam perdagangan kayu internasional. Suara bersama diharapkan mampu mendorong pasar konsumen mengurangi hambatan nontarif terhadap produk hutan lestari yang telah terverifikasi.
Dengan begitu, produk kayu dari negara produsen yang menerapkan standar pengelolaan berkelanjutan diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih setara.
SVLK Indonesia Jadi Rujukan Ketertelusuran Kayu
Selain akses pasar, Indonesia dan Republik Kongo juga membahas penguatan sistem ketertelusuran produk kehutanan. Indonesia menyatakan siap menjajaki kerja sama teknis untuk mengembangkan sistem pelacakan produk hutan sejak dari sumber hingga sampai ke pasar.
Dalam pembahasan tersebut, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) milik Indonesia berpeluang menjadi rujukan bagi Republik Kongo. Negara Afrika Tengah itu sebelumnya telah menyampaikan minat untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme penelusuran kayu.
Rohmat menegaskan, perdagangan kayu internasional harus didukung transparansi dan legalitas yang dapat diperiksa.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” katanya.