- Pimpinan DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).
- Rapat terbuka di Kompleks Parlemen Jakarta tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
- Hampir lima puluh anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani surat usulan yang diserahkan kepada pimpinan dewan tersebut.
Suara.com - Pimpinan DPR RI menerima sejumlah anggota parlemen lintas fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyelesaikan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penerimaan usulan tersebut berlangsung dalam rapat terbuka di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin langsung rapat tersebut untuk mendengarkan penyampaian usulan HMP dari para anggota dewan.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, anggota DPR yang hadir mewakili delapan fraksi di parlemen.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, terlihat Dolfie Othniel Frederic Palit dan sejumlah anggota lainnya. Sementara Fraksi Partai Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia, Putri Komarudin, hingga Ahmad Irawan.
Fraksi Partai Gerindra turut hadir dengan diwakili Ketua Fraksi Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Adapun Fraksi PKB diwakili M. Khozin dan Indrajaya.
Dari Fraksi Partai NasDem, terlihat Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, hingga Rudianto Lallo. Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera dan Yanuar Arif Wibowo.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat diwakili Hinca Panjaitan dan Benny K. Harman. Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Sarifuddin Sudding.
Dalam rapat tersebut, Saan membuka pertemuan dan mempersilakan perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulan HMP sekaligus nama-nama anggota yang mendukungnya.
"Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?" kata Saan. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan HMP
Sebelumnya, hampir 50 anggota DPR RI disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang turut menandatangani usulan tersebut.
"(Sudah) hampir 50 (anggota DPR RI meneken usulan HMP)," kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Mardani mengatakan surat usulan penggunaan HMP telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.