- Sebuah video memperlihatkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjatuh di tengah acara akibat terpaan angin kencang.
- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk mememakzulkan Gibran.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses politik terkait usulan pemakzulan tersebut di DPR.
Suara.com - Sebuah video yang memperlihatkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjatuh akibat diterjang angin kencang mendadak viral di media sosial.
Momen tersebut terjadi saat seorang perempuan berjilbab dan mengenakan baju batik tengah menyampaikan pidato di depan umum.
Dalam video yang beredar, perempuan tersebut tampak berdiri di depan sejumlah orang sambil menyampaikan sambutan.
Namun, ketika angin kencang tiba-tiba berembus, sebuah foto Gibran yang berada di lokasi tersebut terlihat terjatuh.
Peristiwa tak terduga itu langsung menarik perhatian warganet. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan dan memancing beragam komentar di media sosial.
Salah satu pengguna X ikut menyoroti momen jatuhnya foto orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Foto Wapres Gibran jatuh terkena angin," tulis salah satu pengguna X.
Diunggah Eks Jubir Presiden Jokowi
Video viral tersebut juga diunggah oleh akun TikTok Fadjroel Rachman, mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menariknya, unggahan Fadjroel tidak hanya memperlihatkan momen jatuhnya foto Gibran.
Dalam keterangan video, ia turut menyinggung pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah yang dimilikinya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra secara yuridis bahwa celah bagi Gibran untuk bermanuver di pengadilan pada dasarnya sudah tertutup rapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Tidak ada gunanya membuktikan di PTUN. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," cetus Yusril.
Yusril menggarisbawahi bahwa kekuatan putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu bersifat mengikat dan tidak menyisakan ruang bagi pembuktian ulang.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," beber Yusril.