- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
- Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi pada Rabu, 11 November 2026.
- Sebelumnya, Gibran telah menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk menyampaikan niat mundur akibat dinamika politik.
Pada Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu langsung dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur
Perkembangan berikutnya muncul pada Rabu, 11 November 2026.
'
Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran ketika dikonfirmasi awak media.
Saat ditanya mengenai kebenaran informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
"Betul," kata Budi Arie.
Ketika kembali dimintai penegasan mengenai informasi tersebut, ia mengulangi jawaban yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional di MPR.
DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mulai memasuki babak baru.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan dikutip dari Antara.