Jokowi Usai Gibran Mundur: Kita Tetap Terus Mendukung Pemerintah

Suara.com - Joko Widodo memastikan dirinya terus mendukung pemerintahan yang sedang berjalan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Penegasan sikap politik ini muncul setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, Kamis (12/11/2026).

Jokowi memandang dinamika politik sebagai hal yang lumrah dalam setiap kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kursi jabatan politik memiliki batas waktu dan sifatnya hanya sementara.

“Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa, itu biasa. Jadi saya sudah pesan juga bahwa jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintah, dan terus juga pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi dikutip dari Solopos, Kamis (12/11/2026).

Ia kembali menekankan pesan moral tersebut agar setiap pemangku kebijakan selalu menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.

"Jadi, saya sudah pesan juga bahwa jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintah, dan terus juga, ya, terus pada kepentingan rakyat banyak." imbuhnya.

Jokowi memilih bungkam saat awak media menanyakan apakah Gibran sempat berkonsultasi sebelum melepas jabatannya. Ia juga mengaku tidak mengetahui langkah atau rencana Gibran setelah menyerahkan surat pengunduran diri tersebut.

Di sisi lain, langkah mundur Gibran berlangsung tepat setelah ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Gibran kemudian tiba di lobi Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan jas hitam, peci, dan dasi merah.

Sejumlah pimpinan MPR RI langsung menyambut kedatangan Gibran di hadapan para anggota parlemen dan jurnalis yang sudah menunggu. Sebelum peristiwa di Senayan ini terjadi, gelombang tekanan politik di DPR sempat bergulir kencang sejak Rabu (11/11/2026).

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik menggalang dukungan untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat guna mempersoalkan kelayakan Gibran. Fraksi PDI Perjuangan bahkan mengerahkan seluruh 110 anggotanya untuk mendukung langkah konstitusional yang berujung pada pemberhentian wakil presiden tersebut.

Polemik di parlemen ini berakar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran. Dokumen tersebut merupakan syarat administrasi pencalonan Gibran saat maju pada Pilpres 2024 lalu.

Secara konstitusional, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak bisa berjalan hanya bermodal kesepakatan politik di parlemen. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme hukum yang ketat dan berjenjang untuk memakzulkan kepala negara maupun wakilnya.

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan bahwa pemberhentian hanya sah jika terbukti ada pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Prosesnya berawal dari usulan hak menyatakan pendapat di DPR yang wajib mendapat dukungan minimal 25 anggota dari sedikitnya dua fraksi sesuai UU MD3.

Jika rapat paripurna DPR menyetujui usulan tersebut sesuai kuorum Pasal 7B UUD 1945, parlemen lalu meminta MK memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran itu. Mahkamah Konstitusi memiliki tenggat waktu paling lama 90 hari untuk mengadili pendapat DPR tersebut.

Apabila MK memutus dugaan pelanggaran terbukti, DPR harus menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang maksimal 30 hari setelah menerima usulan resmi dari DPR.

Sidang paripurna MPR mensyaratkan kehadiran minimal tiga perempat anggota dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir untuk memberhentikan wakil presiden. Dalam forum tertinggi itu, pihak yang bersangkutan tetap mendapat hak untuk menyampaikan penjelasan sebelum ketuk palu keputusan.

Rangkaian aturan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa jalur pemakzulan melalui parlemen memerlukan tahapan panjang. Upaya penggalangan suara di DPR tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden secara instan.