- Kementerian Pendidikan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran di Jakarta pada 11 November 2026.
- Pencabutan dokumen tersebut dilakukan untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan penggugat Subhan Palal.
- Yusril menyatakan pencabutan ijazah itu menghilangkan kekuatan hukum dan berdampak pada persyaratan jabatan wakil presiden.
"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," imbuhnya.
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan tersebut, Yusril menilai perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa.
Menurutnya, dengan telah dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.
Dalam menjelaskan persoalan ini, Yusril menegaskan posisinya sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan persoalan-persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," tegas Yusril.
Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku.
Pelaksanaan putusan pengadilan, menurut Yusril, merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.