BACA 10 DETIK
- Pakar UGM Agustinus Subarsono menyoroti kontrak influencer Rp14,7 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia pada 12 November 2026.
- Kontrak tersebut dinilai membebani APBN, bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran, serta menunjukkan kelemahan kompetensi humas kementerian.
- Situasi ini memicu potensi bias kebijakan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai pejabat publik sekaligus pemilik perusahaan terkait.
"Kalau jawabananya tidak, maka branding hanya sekedar untuk kepentingan kementerian," tegasnya.
Subarsono mendorong kementerian mengevaluasi kembali fungsi humas dan public relations di internal birokrasi. Penguatan kompetensi aparatur dinilai lebih penting daripada menyerahkan fungsi komunikasi publik kepada pihak swasta secara terus-menerus.
Menurut dia, pimpinan kementerian memiliki tanggung jawab untuk memastikan aparatur mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal.
"Kementerian perlu melakukan revitalisasi tupoksi dan budaya organisasinya bukan melakukan outsourcing atau privastisasi tugasnya ke pihak swasta begitu saja," pungkasnya.