- KontraS menilai pengerahan berlebihan aparat Polri dan TNI memicu kericuhan demonstrasi di Titik Nol Yogyakarta tanggal 10 November 2026.
- Bentrokan tersebut mengakibatkan 47 orang ditahan, 13 orang hilang, dua dirawat di rumah sakit, serta dua orang dibebaskan.
- KontraS mendesak Presiden menjamin kebebasan berekspresi serta meminta Komnas HAM menginvestigasi dugaan pelanggaran dalam peristiwa itu.
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pengerahan jumlah dan kekuatan aparat Polri dan TNI justru menjadi penyebab kericuhan demonstrasi di kawasan Titik Nol, Yogyakarta, pada 10 November 2026 lalu.
Wakil Koordinator KontraS Jane Rosalina mengatakan pengerahan aparat secara berlebihan saat itu tidak bisa hanya dipandang sebagai keperluan teknis pengamanan aksi.
Menurut Jane, hal tersebut justru merupakan upaya untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi di muka umum.
"Situasi ini sekaligus memperlihatkan kecenderungan pemerintahan yang semakin antikritik dan menjauh dari semangat demokratisasi yang menjadi cita-cita Reformasi 1998," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (12/11/2026).
Padahal, menurut dia, demonstrasi pada mulanya berlangsung kondusif dengan kehadiran Sri Sultan Hamengku Buwono X yang melakukan audiensi bersama massa aksi.
Mengutip data LBH Yogyakarta, Jane menjelaskan bahwa belasan massa aksi masih belum diketahui keberadaannya pascabentrokan tersebut.
"Sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya, dua orang telah dibebaskan atau kembali ke rumah, dan dua orang lainnya berada di rumah sakit," jelasnya.
Atas dugaan kekerasan aparat tersebut, KontraS mengindikasikan adanya upaya menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti pada era Orde Baru yang antikritik.
"Hal ini secara jelas telah telah merusak tatanan demokrasi dan supremasi sipil," tambah Jane.
Merespons temuan tersebut, KontraS menyampaikan lima poin desakan kepada para pemangku kebijakan untuk segera ditindaklanjuti.
Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto supaya menjamin hak kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam konstitusi.
Kedua, meminta Kepolisian RI berhenti menggunakan kekuatan berlebih dalam menghadapi masyarakat sipil.
Ketiga, mendesak TNI agar angkat kaki dari segala ranah sipil dan kembali menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan.
Keempat, mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan turun tangan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.
Kelima, meminta LPSK dan KPAI memberikan pendampingan untuk pemulihan dan rehabilitasi kondisi korban.
Reporter: Alif Bintang