- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026.
- MPR menargetkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti akan rampung paling lambat pada tanggal 10 Januari 2027 mendatang.
- Sidang paripurna pemilihan wakil presiden diperkirakan dapat dipercepat pelaksanaannya antara tanggal 23 November hingga 4 Desember 2026.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menargetkan proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka rampung paling lambat pada 10 Januari 2027.
Kepastian jadwal sidang paripurna pemilihan wapres tersebut akan ditentukan melalui Rapat Gabungan (Ragab) MPR bersama unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyampaikan hal tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026) siang.
"Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," ujar Bambang Pacul kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) malam.
Terkait jadwal resmi pemilihan, Bambang menjelaskan bahwa pimpinan MPR akan segera menggelar rapat gabungan untuk membahas agenda sidang paripurna.
"Ya, itu kan rapat paripurnanya, heem, itu nanti baru diputuskan di agenda Ragab (Rapat Gabungan MPR dan unsur DPD) besok (Jumat 13 November)," katanya.
Meski batas waktu konstitusional menetapkan tenggat maksimal dua bulan atau 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima MPR, proses pemilihan berpeluang berlangsung lebih cepat.
Berdasarkan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto, sidang paripurna pemilihan wapres diperkirakan dapat digelar pada akhir November hingga awal Desember 2026.
"Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," ungkap Bambang.
- Baca Juga
- Gibran: Jabatan Hanya Titipan Sementara
Ia menambahkan, percepatan jadwal pemilihan tersebut akan mempertimbangkan agenda dan aktivitas Presiden Prabowo.
"Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden," pungkasnya.