Awasi Program Madrasah Gratis, DPRD DKI Jakarta Pastikan Siswa Bebas Pungutan

Jum'at, 13 November 2026 | 14:31 WIB
(dari kanan ke kiri) Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, Ketua Komisi E M. Subki, Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto. (Dok: Istimewa)

Suara.com - Kesempatan memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah di Jakarta diharapkan semakin merata. DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan program pendidikan gratis dengan memasukkan 20 madrasah swasta sebagai sasaran bantuan hibah pada tahun anggaran 2027.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki menyambut baik rencana tersebut, dan ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan, tanpa dibebani pungutan tambahan oleh pihak sekolah maupun yayasan.

“Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya,” ujarnya, Jumat, (13/11/2026).

Rencana penambahan 20 madrasah tersebut merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis pada 2027 yang mencakup 100 satuan pendidikan tambahan. Rinciannya terdiri atas 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta, dengan target pelaksanaan mulai tahun ajaran baru Juli 2027.

Meski demikian, Subki menekankan perlunya dukungan regulasi dan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan tertib, transparan, serta dapat diawasi. Dengan demikian, dana hibah tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada siswa dan keluarga mereka.

“Kita ingin memastikan dana-dana ini memang betul dirasakan manfaat oleh anak-anak kita,” tandas Subki.***

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com