- MPR RI menggelar rapat gabungan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026, untuk menanggapi pengunduran diri Gibran dari Wapres.
- Rapat memutuskan pelaksanaan sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden baru pada tanggal 2 Desember 2026 di Senayan.
- Pimpinan MPR berkirim surat kepada presiden untuk meminta dua nama kandidat wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim khusus.
Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat gabungan MPR terkait tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompoks Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani mengatakan, agenda utama rapat ini merupakan respons konstitusional setelah pihak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
"Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Keputusan pertama menetapkan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.
Keputusan kedua berkaitan dengan mekanisme pengusulan nama pengganti dari pihak eksekutif. Pimpinan MPR akan bersurat kepada kepala negara untuk meminta usulan kandidat.
"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," jelasnya.
Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus pada poin keputusan ketiga dan keempat, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.
Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD, serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.
Lebih lanjut, Muzani mengapresiasi tingginya atensi publik terhadap proses ketatanegaraan yang tengah berlangsung dan meminta dukungan agar seluruh tahapan berjalan mulus.
"Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya.