- Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan terlalu lama di Senayan, Jakarta.
- MPR sepakat mempercepat proses pengisian kursi wakil presiden demi membantu tugas berat Presiden Prabowo Subianto yang padat.
- Presiden Prabowo menjadwalkan pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Bogor untuk membahas pengisian jabatan tersebut.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama.
Meski aturan memberikan tenggat waktu hingga 60 hari, pimpinan fraksi di MPR sepakat agar proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut berjalan cepat, kondusif, dan tanpa kegaduhan.
Menurutnya, desakan untuk segera mengisi posisi Wakil Presiden ini didasari oleh beratnya beban tugas kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ketua Fraksi MPR RI Gerindra ini menyampaikan, bahwa Prabowo memandang posisi Wakil Presiden memiliki peran krusial dalam berbagi tugas pemerintahan sehari-hari, seperti melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pengennya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, nggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini nggak boleh terlalu lama dikosongkan, ya," ujar Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo secara langsung menekankan bahwa fungsi Wakil Presiden sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya pemerintahan di tengah padatnya jadwal Kepala Negara.
"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari tapi sebetulnya nggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan eh fakta konstitusionalnya ya, jabatan wakil presiden bukan sekedar ban serep," katanya.
Sebagai langkah awal pembahasan, Habiburokhman membenarkan informasi mengenai rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik di Bogor terkait pengisian jabatan yang kosong tersebut.
"Sepertinya benar ya. Kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana, dan beliau juga menyampaikan hari ini, maksudnya kemarin atau besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah ini ya, apa namanya? Pengisian jabatan wapres yang kosong ini," ujarnya.
Secara prosedural, MPR menggelar Rapat Gabungan (Ragab) untuk segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden agar mengajukan dua alternatif nama calon Wakil Presiden dalam waktu 14 hari.
Setelah nama diterima, tim verifikasi MPR yang beranggotakan 34 orang akan memeriksa kelengkapan syarat sebelum dibawa ke sidang paripurna pemilihan.
Namun, terkait kepastian tanggal pemilihan dan pelantikan, Habiburokhman menyebut pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan agenda Presiden.
"Idealnya kalau pelantikan kan harus ada presidennya. Makanya juga akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo, ya," pungkasnya.