- Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyomasi Puan Maharani dan Habiburokhman.
- Somasi dilayangkan karena pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
- Jika somasi diabaikan hingga 16 November 2026, koalisi akan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke MKD.
Suara.com - Koalisi Advokasi Perampasan Aset melayangkan somasi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Jumat (13/11/2026). Mereka menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, mengatakan Puan dan Habiburokhman diberi waktu untuk merespons somasi tersebut hingga Senin (16/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Jika tenggat itu terlewati tanpa adanya publikasi rancangan beleid, koalisi berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Apabila tidak dikirimkan atau tidak dipublikasikan, kami akan menindaklanjuti dengan rencana pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran tidak dipublikasikannya rancangan undang-undang ini," kata Ibrahim kepada Suara.com.
Ibrahim menilai pembahasan RUU Perampasan Aset sejauh ini belum melibatkan secara bermakna masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi.
Mereka juga belum mendapat undangan untuk memberikan masukan dalam proses pembahasan.
"Harusnya DPR dan pemerintah itu mempublikasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat punya hak untuk menyampaikan masukan ataupun pendapat terkait dengan undang-undang tersebut," tambahnya.
Menurut Ibrahim, keterbukaan menjadi penting karena RUU Perampasan Aset merupakan aturan yang telah lama dinantikan sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi.
Publik, kata dia, perlu diberi kesempatan untuk mempelajari dan memberikan masukan agar aturan tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana.
"Namun setelah puluhan tahun lamanya kita menunggu adanya aturan tersebut, ternyata pemerintah tidak mau mempublikasikannya," keluh Ibrahim.
Ia khawatir, pembahasan tanpa keterbukaan membuka peluang terjadinya transaksi kepentingan dan membuat substansi aturan hanya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.
Akibatnya, RUU Perampasan Aset dikhawatirkan tidak akan maksimal dalam mendukung pemberantasan korupsi.
"Tidak dipublikasikannya undang-undang ini tentu kan berimplikasi membuat peraturan di dalam ruang gelap. Kita sebagai masyarakat yang menunggu keadilan bisa dirampasnya harta yang didapatkan oleh koruptor itu kita khawatirkan tidak maksimal," tegasnya.
Reporter: Alif Bintang