- Faisal meminta Presiden Prabowo tidak menjadikan pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran sebagai bagi-bagi kekuasaan .
- Presiden harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR yang memiliki integritas tinggi dan kapasitas kepemimpinan matang untuk menjaga amanah konstitusional.
- Calon wakil presiden wajib memenuhi tiga kriteria utama yaitu integritas kenegarawanan, kompetensi konstitusional, serta kemampuan memperkuat representasi kebangsaan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta tidak menjadikan pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dengan partai politik.
Figur yang diusulkan ke MPR harus memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan, bukan sekadar loyal kepada Presiden.
Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, menilai penggantian Gibran bukan sekadar mencari orang untuk mengisi jabatan kosong.
Prabowo harus memastikan dua nama yang diajukan benar-benar layak memegang amanah konstitusional.
"Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membayar utang koalisi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegaraan," kata Faisal kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah FH UMY itu mengingatkan Prabowo agar tidak memilih calon hanya berdasarkan popularitas, kedekatan politik, atau rekomendasi kelompok tertentu. Presiden harus memeriksa kapasitas dan rekam jejak kandidat sebelum mengusulkannya kepada MPR.
"Ada ungkapan Jawa yang relevan untuk mengingatkan Presiden: ojo tuku kucing ing karung! Jangan membeli kucing dalam karung," ujarnya.
Menurut dia, setidaknya ada tiga kriteria yang harus menjadi pertimbangan utama. Pertama, integritas kenegarawanan yang tercermin dari rekam jejak bersih, kedewasaan politik, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.
"Loyalitas kepada Presiden dan koalisi memang penting dalam pemerintahan, tetapi loyalitas tersebut tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat," tuturnya.
Kedua, calon wakil presiden harus memiliki kompetensi konstitusional dan kapasitas kepemimpinan.
Wakil presiden tidak boleh hanya menjadi pelengkap pemerintahan, tetapi harus mampu memahami tata kelola negara, mengambil keputusan, dan menjadi mitra strategis Presiden.
Ketiga, calon harus memiliki kemampuan memperkuat representasi kebangsaan. Figur yang dipilih semestinya mampu merawat keberagaman dan menjembatani kepentingan masyarakat, bukan sekadar mewakili kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.
Tiga kriteria tersebut merupakan ukuran etik dan substantif dalam menggunakan kewenangan konstitusional Presiden. Meski tidak tercantum sebagai persyaratan eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kualitas kepemimpinan tetap harus menjadi pertimbangan dalam menentukan calon.
"Indonesia membutuhkan figur yang pantas secara moral, matang secara intelektual, dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional," ucapnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Ketentuan dua calon tersebut memberi ruang bagi MPR untuk menentukan satu figur, sehingga prosesnya tidak boleh diperlakukan sekadar formalitas untuk mengesahkan pilihan Presiden.