- Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya keputusan pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 14 November 2026.
- Presiden Prabowo fokus memilih figur yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, serta kapasitas eksekusi program demi efektivitas kerja kabinet pemerintahan.
- MPR RI dijadwalkan melakukan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026 guna memilih satu dari dua nama usulan presiden tersebut.
Suara.com - Partai Gerindra angkat bicara mengenai dinamika bursa calon wakil presiden (cawapres) baru yang akan mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah elite internal Gerindra, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, hingga Sugiono, mulai ramai disebut-sebut oleh partai koalisi sebagai figur potensial.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan apresiasi atas dukungan rekan-rekan partai koalisi seperti PAN dan Golkar yang menilai kader-kader Gerindra layak masuk dalam bursa cawapres.
Kendati begitu, Sugiat menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Sugiat, dalam menjaring dua nama pengganti Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo tidak sekadar melihat latar belakang partai politik. Fokus utama Presiden adalah menemukan figur yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, serta pemahaman mendalam untuk mempercepat agenda strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," katanya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini memastikan bahwa dua kandidat yang nantinya diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bukanlah sekadar pelengkap atau formalitas prosedural.
Kedua figur tersebut dipastikan memiliki kelayakan yang setara untuk mengemban amanah kenegaraan.
"Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi," katanya.
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden ini dijalankan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana MPR RI akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.
Gerindra pun mengapresiasi langkah cepat pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026 guna mencegah kekosongan jabatan yang berlarut-larut.
"Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan," katanya.
Terkait dinamika penjaringan nama cawapres di internal koalisi, Sugiat menilai hal tersebut merupakan fase yang wajar dalam proses ketatanegaraan.
Ia menyebut Presiden Prabowo tetap mengedepankan musyawarah dengan para pimpinan partai koalisi—seperti dalam pertemuan di Istana Bogor—untuk menyerap masukan demi menjaga soliditas pemerintahan.
"Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," katanya.
Pada akhirnya, Gerindra berharap sosok wakil presiden baru yang terpilih melalui mekanisme di parlemen nantinya mampu menjadi jembatan yang kokoh bagi jalannya pemerintahan.
"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," pungkasnya.