- Rektor UHN Sudirman Said mendesak reformasi pendidikan nasional dalam Konvensi Guru 2026 di Tegal, Sabtu (14/11/2026).
- Ia meminta UU Sisdiknas dijadikan momentum untuk memperkuat profesionalisme guru serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah.
- Sudirman menyoroti peningkatan jumlah sarjana yang belum diimbangi tanggung jawab moral kaum terdidik dalam membangun bangsa.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah tokoh besar Indonesia memiliki rekam jejak sebagai pendidik. Soekarno, misalnya, pernah mengajar Ilmu Pasti dan Sejarah di Ksatrian Institut Bandung.
Panglima Besar Jenderal Soedirman juga pernah menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Sementara itu, Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk pendidikan perempuan, Ki Hadjar Dewantara mengembangkan Taman Siswa, dan Tan Malaka turut membangun sekolah rakyat.
Nama Rahmah El-Yunusiyyah pun tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pendidikan melalui pendirian Diniyyah Puteri di Padang Panjang.
Jumlah sarjana meningkat, tetapi tanggung jawab sosial dipertanyakan
Sudirman kemudian membandingkan kondisi pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan situasi saat ini. Menurut dia, kemajuan pendidikan seharusnya menjadi modal besar bagi masyarakat terdidik untuk mengambil peran lebih kuat dalam memperbaiki keadaan bangsa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang disampaikannya, angka melek huruf penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas telah mencapai 97,10 persen. Capaian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada awal kemerdekaan.
Indonesia juga memiliki hampir 11 juta mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, sekitar 4.300 perguruan tinggi, serta puluhan ribu profesor dan guru besar.
Di sektor pendidikan, terdapat sekitar tiga juta guru dan 300 ribu dosen yang menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dengan berbagai capaian tersebut, Sudirman mempertanyakan mengapa kekuatan kaum terdidik belum sepenuhnya terlihat dalam upaya membenahi persoalan bangsa.
"Yang ingin saya katakan adalah, keadaan kita hari ini sepatutnya jauh lebih kuat, jauh lebih mampu, jauh lebih punya segala perangkat untuk meluruskan kembali jalannya komitmen berbangsa dan bernegara," katanya.
Ia menilai, ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat terdidik semestinya tidak hanya menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan atau meningkatkan status sosial. Pengetahuan tersebut juga harus diwujudkan melalui keberanian bersikap, keteladanan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
UU Sisdiknas dinilai harus menjadi titik balik pendidikan
Lebih jauh, Sudirman mengingatkan pentingnya mengembalikan orientasi pendidikan nasional pada tujuan pembentukan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.
Ia merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Menurut Sudirman, tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademis, pembangunan fisik, atau kemampuan teknis semata.
"Coba cermati, yang didahulukan oleh Sisdiknas itu adalah tercapainya kemuliaan aspek jiwa, barulah raga. Nah, yang terjadi saat ini, raga dulu baru jiwa, dan bahkan kerap kali aspek jiwanya dikesampingkan," ujarnya.
Karena itu, ia menilai pembenahan sistem pendidikan harus menyentuh persoalan mendasar, terutama kualitas tenaga pendidik dan tata kelola sekolah.
Sudirman secara khusus meminta pemerintah menjadikan UU Sisdiknas sebagai momentum memperkuat profesionalisme guru dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Peningkatan kualitas tersebut juga harus berjalan beriringan dengan perbaikan mutu serta kesejahteraan tenaga pendidik.
"UU Sisdiknas harus dijadikan sebagai momentum penguatan profesionalisme guru dan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, sembari tingkatkan mutu dan kesejahteraan mereka," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar menghentikan kebiasaan mengganti kurikulum secara berulang tanpa arah pembenahan yang jelas.
Selain itu, Sudirman mengkritik kecenderungan kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada pengadaan berskala besar dan pembangunan infrastruktur fisik, sementara penguatan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah belum mendapatkan perhatian sepadan.
Menurut dia, keberhasilan pendidikan nasional tidak cukup diukur dari banyaknya gedung sekolah yang dibangun, fasilitas yang disediakan, atau program yang diluncurkan. Kualitas guru, karakter peserta didik, dan kemampuan kepala sekolah dalam memimpin lembaga pendidikan harus menjadi perhatian utama.
Dihadiri pimpinan PGRI hingga pejabat Kemendikdasmen
Konvensi Guru 2026 turut menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan dan pemangku kebijakan. Di antaranya Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. H. Muhdi, SH, M.Hum, serta Ketua Pengurus Besar PGRI sekaligus Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Dr. Dudung Abdul Qodir.
Hadir pula anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fiqri Faqih, MM, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, serta pengamat pendidikan Indra Charismiadji, Ph.D.
Melalui konvensi tersebut, Sudirman berharap persoalan pendidikan tidak berhenti menjadi bahan diskusi atau pergantian kebijakan semata. Reformasi pendidikan, menurut dia, harus dimulai dengan mengembalikan martabat guru, memperkuat kepemimpinan sekolah, dan memastikan pendidikan benar-benar menjadi jalan pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter.