- Kemendikdasmen resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026 di Jakarta.
- Pencabutan dokumen tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2026.
- Komisi X DPR RI berencana memasukkan aturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi UU Sisdiknas untuk kepastian hukum.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pukulan telak bagi instansi pendidikan.
Sebagaimana diketahui, Kemendikdasmen secara resmi mencabut surat keterangan tersebut pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 30 Oktober 2026.
"Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," kata Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/11/2026).
Politikus PKB ini menegaskan bahwa polemik tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak memaknai pendidikan sebatas pemenuhan dokumen administratif semata.
"Nah, tetapi ini menjadi warning bagi tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ijazah," ujarnya.
Menurutnya, esensi utama dari proses pendidikan adalah membentuk nilai-nilai dasar manusia, bukan sekadar mengejar lembaran nilai maupun gelar.
"Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Jadi, tidak hanya selembar ijazah, tidak hanya selembar rapor, tidak hanya selembar transkrip nilai, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan etika, pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan adab, budi pekerti, dan lain sebagainya," jelasnya.
Lebih lanjut, Lalu menyatakan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Komisi X DPR RI.
Ia menyoroti perlunya regulasi tunggal yang mengikat agar tidak memicu multitafsir di tengah masyarakat terkait aturan penyetaraan pendidikan.
"Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret ke depan, Komisi X DPR RI berencana memasukkan aturan mengenai penyetaraan pendidikan ini ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Hal tersebut dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi para santri maupun pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri.
"Di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," tegasnya.
Ia pun mengajak Kemendikdasmen untuk bersama-sama merumuskan regulasi yang jelas agar persoalan administratif penyetaraan lulusan luar negeri maupun pesantren tidak lagi menjadi penghalang atau perdebatan di kemudian hari.
"Oleh sebab itu, kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini," pungkasnya.