- Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik dan praktik politik uang di Palu pada 14 November 2026.
- Ia menilai dana besar dalam pemilu mencederai demokrasi, memecah belah bangsa, serta menyimpang dari cita-cita pendiri negara.
- Prabowo telah berdiskusi dengan para ketua umum partai politik untuk mendorong perbaikan sistem demokrasi secara bersama-sama.
Suara.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik dan praktik politik uang dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato pada Acara Peresmian dan Pembukaan Tanwir serta Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dibangun tidak boleh dikuasai oleh pemilik modal, terlebih dengan dana yang diperoleh secara tidak sah.
"Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera. Bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung adanya upaya memecah belah melalui kekuatan finansial.
"Uang besar membeli tokoh-tokoh dan kita akhirnya tadi disebut divide et impera, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu menurut saya itu sudah terlalu," katanya.
Prabowo turut mempertanyakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar belum tentu menang, bagaimana? Mau kemana negara kita?" tuturnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti KH Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
Ia meyakini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia pun tidak menginginkan situasi politik seperti saat ini.
Sebagai langkah tindak lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik untuk mendorong pembenahan sistem.
"Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum, berani gak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan koreksi," tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa pembicaraan tersebut mulai membuahkan kesepahaman di tingkat elite partai.
"Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham mengerti sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik," pungkasnya.