- Sekitar lima juta warga Spanyol menggelar mogok nasional pada 11 November 2026 untuk memprotes tingginya harga sewa rumah.
- Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh penggusuran seorang lansia bernama Maricarmen Abascal akibat lonjakan harga sewa properti.
- Parlemen menolak usulan dekret perumahan dari pemerintah, yang kemudian mendorong ribuan komite lokal melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional.
Suara.com - Krisis perumahan yang semakin memburuk memicu gelombang protes besar-besaran di Spanyol.
Sekitar lima juta orang diperkirakan ikut ambil bagian dalam aksi mogok nasional pada 11 November 2026 untuk menuntut pemerintah menghentikan penggusuran dan mengatasi lonjakan harga sewa rumah.
Aksi tersebut menjadi salah satu mogok nasional terbesar dalam sejarah Spanyol pascadiktator Francisco Franco.
Berbeda dari aksi mogok sebelumnya yang umumnya menentang kebijakan ketenagakerjaan, demonstrasi kali ini justru berangkat dari tuntutan masyarakat atas hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Juru bicara Serikat Penyewa Madrid, Alicia del Río, mengatakan gerakan tersebut berkembang pesat setelah penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun bernama Maricarmen Abascal pada 23 September 2026.
"Empat puluh hari kemudian, bukan hanya di Madrid, tetapi di seluruh negeri kami berhasil melumpuhkan kehidupan ekonomi melalui mogok nasional bersejarah," kata Alicia dinukil dari mronline.org
Alicia menilai kekuatan masyarakat yang dibangun melalui gerakan akar rumput semakin sulit dihentikan.
Penggusuran lansia picu perlawanan penyewa rumah
Pemicu utama gelombang perlawanan ini adalah kasus Maricarmen Abascal. Perempuan lanjut usia tersebut diusir dari tempat tinggalnya menggunakan tandu setelah sebuah perusahaan investasi properti yang dikenal sebagai vulture fund berupaya menaikkan harga sewanya hingga hampir 500 persen.
Kasus itu memantik kemarahan publik dan mendorong gerakan penyewa rumah menggelar aksi pendudukan alun-alun di berbagai wilayah Spanyol.
Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghentikan penggusuran dan melindungi masyarakat dari praktik spekulasi properti.
Tekanan publik tersebut membuat pemerintah Spanyol yang dipimpin Perdana Menteri Pedro Sánchez mengusulkan dua dekret perumahan.
Salah satu usulan yang lebih progresif secara khusus mengakomodasi tuntutan serikat penyewa agar kontrak sewa rumah dapat diperpanjang tanpa batas waktu tertentu.
Namun, situasi justru berbalik ketika parlemen menolak kedua usulan tersebut. Partai Junts Per Catalunya, bersama partai sayap kanan Partido Popular (PP) dan Vox, ikut menentang kebijakan yang diajukan pemerintah.
Penolakan itu semakin memperbesar kemarahan kelompok penyewa dan aktivis perumahan. Mereka kemudian meningkatkan mobilisasi massa sekaligus mendesak serikat pekerja menggelar mogok nasional.