-
Sufmi Dasco Ahmad menangani sebelas isu publik strategis bersama DPR RI.
-
Wakil Ketua DPR RI ini mengawal penyelesaian sengketa daerah hingga bencana.
-
Sufmi Dasco Ahmad turut memediasi pengembalian dana umat dan konsumen properti.
Suara.com - Di tengah berbagai dinamika politik terkini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad salah satu tokoh politik yang tak pernah luput dari sorotan publik.
Salah satunya, Sufmi Dasco menjadi sosok yang juga memberikan tanggapan mengenai Langkah Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Terlepas dari semua isu yang beredar tentangnya, Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI keterlibatannya tidak hanya terbatas pada agenda legislasi di Senayan.
Ia juga tercatat terlibat dalam mediasi konflik daerah, penanganan bencana, isu keuangan, hingga perlindungan konsumen.
Berikut daftar persoalan publik yang pernah ditangani dan dicarikan jalan keluar oleh Sufmi Dasco sepanjang 2025 hingga 2026:
1. Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Pada Juni 2025, Dasco mewakili DPR RI dalam rapat penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025), Dasco ikut menyampaikan keterangan bersama Presiden Prabowo Subianto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
2. Kekosongan Pemimpin saat Bencana di Aceh Selatan
Pada 2025, publik juga sempat menyoroti ketidakhadiran Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umrah ketika wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.
Kemudian, Dasco merespons situasi tersebut melalui fungsi pengawasan DPR dengan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproses pemberhentian sementara serta menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) agar penanganan darurat tetap berjalan.
3. Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatra
Berdasarkan rilis resmi DPR RI pada Januari 2026, Dasco yang menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR memimpin pengarahannya bersama pemerintah dan kepala daerah setempat.
Fokus koordinasi tersebut mencakup inventarisasi prioritas penanganan bencana serta percepatan normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir susulan.
4. Pembentukan Pansus Konflik Agraria