- Gibran Rakabuming mundur sebagai Wakil Presiden akibat dokumen pendidikannya terbukti tidak sesuai persyaratan.
- Presiden akan menyerahkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk segera melakukan seleksi.
- Ustadz Bachtiar Nasir di Jakarta pada 15 November 2026 berharap penggantinya memiliki nasionalisme kuat tanpa oligarki.
Suara.com - Mundurnya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden menyebabkan kursi orang nomor dua di Indonesia itu kini kosong.
Hal itu berangkat dari terbongkarnya dokumen pendidikan miliknya yang terbukti tidak sesuai persyaratan sebagai wakil presiden.
Mengacu mekanisme yang berlaku, nantinya Presiden akan menyetorkan dua nama calon pengganti Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menjalankan seleksi calon wakil presiden.
Namun, hingga kini publik masih mempertanyakan siapa sosok yang digadang-gadang akan menjadi tandem Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 mendatang.
Tokoh masyarakat sekaligus ulama, Ustadz Bachtiar Nasir berharap sosok yang bakal menggantikan Gibran nantinya dapat memiliki jiwa nasionalis yang kuat untuk menjaga keutuhan bangsa.
Selain itu, sosok itu juga diharapkan jauh dari kepentingan politik praktis belaka yang dikhawatirkan nantinya malah membawa kepentingan pihak tertentu, alih-alih berpihak pada rakyat.
"Kami berharap agar wakil presiden nanti yang dipilih, janganlah dengan wakil presiden yang pro kepada oligarki, janganlah wakil presiden yang suka memecah belah umat Islam, yang memecah belah bangsa," ungkap Bachtiar kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, (15/11/2026).
Bachtiar menambahkan, kalau calon RI 2 yang akan terpilih nanti agar turut bisa memperhatikan kepentingan umat Islam.
Sebab, menurut dia, umat Muslim juga memiliki peran yang siginifikan pada era awal perjuangan kemerdekaan republik.
"Semoga Wakil Presiden berikutnya bukanlah yang anti kepada Islam," tegas dia.
Kendati begitu, Bachtiar menyerahkan seluruh keputusan pemilihan sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo. Ia mengaku tidak merokemendasi nama-nama tertentu untuk diajukan sebagai cawapres.
"Itu murni kalau dari Undang-undang hak Presiden, ya. Mungkin nanti (keputusan) kepada Pak Presiden dan koalisinya," tutup Bachtiar. (Reporter: Alif Bintang)