- WALHI mengkritik rencana pemerintah merelokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo.
- Pemindahan satwa endemik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak Jawa.
- Pemerintah didesak menjelaskan dasar ilmiah serta menghentikan pemindahan tanpa kajian ekologis yang transparan.
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengkritik rencana pemerintah merelokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, sebagaimana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah mengatakan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo bukanlah hal sepele dan harus dikaji secara sangat hati-hati.
Ia berujar, memindahkan satwa endemik yang selama ini hidup di habitat alaminya justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidup badak Jawa itu sendiri.
Menurut WALHI, alasan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau perlu dipertanyakan.
Mengingat, selama ini badak Jawa telah lama hidup di kawasan tersebut dan mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883.
Oleh karena itu, WALHI menegaskan agar pemerintah menjelaskan secara terbuka apa urgensi dan dasar ilmiah dari rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
"Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?" kata Umi kepada Suara.com, Minggu (15/11/2026).
Umi mengatakan, WALHI turut mencermati adanya dugaan bahwa rencana relokasi badak Jawa berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional.
"Namun, dugaan tersebut belum dapat kami konfirmasi karena masih memerlukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," kata Umi.
Meski demikian, terlepas dari apa pun alasannya, WALHI menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan.
"Prioritas pemerintah seharusnya adalah melindungi habitat, memperkuat upaya konservasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap populasi badak Jawa, bukan justru mengambil langkah yang berpotensi semakin mendekatkan satwa langka ini pada kepunahan," kata Umi.