Gibran Terbukti Tak Penuhi Syarat, Apakah Prabowo Juga Harus Mundur? Ini Kata Menko Yusril

Minggu, 15 November 2026 | 19:17 WIB
Arsip-Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/11/2026) [Suara.com/Novian]
BACA 10 DETIK
  • Menteri Yusril menjelaskan pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran oleh Mahkamah Agung berlaku sejak awal penerbitannya.
  • Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden melalui surat kepada pimpinan MPR pada tanggal 12 November 2026.
  • MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pada tanggal 2 Desember 2026 mendatang.

Pertanyaan netizen berbeda: apakah secara konstitusional gugurnya syarat satu calon dalam sepasang calon berdampak pada pasangan itu. Dalam pernyataan Yusril yang dikutip media, pertanyaan tersebut tidak dibahas, dan penjelasan resmi dari penyelenggara pemilu atau MK soal ini belum ditemukan dalam pemberitaan yang dihimpun.

Sejumlah netizen menyampaikan sikap lain. Satu akun menulis, "Prof. Yusril, persoalannya bukan siapa yang bermasalah dengan ijazah, tetapi apa konsekuensi konstitusional dari putusan MA yang menyatakan Suket tersebut batal dan tidak sah sejak awal."

Akun lain menyimpulkan secara spekulatif bahwa seluruh proses adalah rekayasa, dan satu lagi menuding Gibran dijadikan "tumbal kekuasaan" serta menyebut sejumlah pihak berkepentingan. Meski demikian, tudingan itu tidak disertai bukti dan merupakan opini pribadi akun tersebut.

Sebagian tudingan merujuk Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Putusan itu memang kontroversial.

Majelis Kehormatan MK pada November 2023 menyatakan Ketua MK saat itu melanggar etik berat, tetapi putusan batas usia tersebut tetap berlaku. Isu usia itu terpisah dari persoalan syarat pendidikan yang kini diputus MA.

Terkini, Gibran sudah resmi mengundurkan diri melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan MPR di Senayan pada Kamis (12/11/2026). Rapat paripurna DPR tentang hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan dibatalkan pada hari yang sama.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan lembaga yang berwenang mengenai keabsahan pasangan calon Prabowo-Gibran secara keseluruhan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com