- Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya tidak mengusulkan kader internal sebagai calon wakil presiden di Jakarta pada Minggu (15/11/2026).
- PKS menghormati penuh kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI.
- PKS berharap figur pengganti yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap bahwa mereka tidak mengusulkan nama kader internal sebagai calon wakil presiden.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan pihaknya menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden. Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu,” kata Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kholid menyampaikan pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional, yang mana Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, untuk selalutnua MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan.
Kholid mengatakan PKS menghormati sepenuhnya kewenangan Prabowo dalam menentukan nama-nama yang akan diusulkan.
Sebab, menurunya, Prabowo memiliki pertimbangan mengenai sosok yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan pemerintahan.
“Bapak Presiden tentu yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan siapa figur yang paling dapat beliau andalkan untuk membantu memimpin Republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR,” tutur Kholid.
Harapan PKS
Kendati menyerahkan sepenuhnya usulan nama calon wapres kepada Prabowo, PKS berharap figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas.
Menurut Kholid ketiga kriteria tersebut diperlukan agar wakil presiden dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat kerja pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik,” kata Kholid.
Kholid menekankan, proses pengisian jabatan wakil presiden perlu memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat.
Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana politik yang kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.
“Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” kata Kholid.