- Divpropam Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026.
- Irjen Eko Hadi Santoso disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang serta permufakatan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri.
- Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus ini, dan Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Suara.com - Divpropam Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026) besok.
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang tersebut merupakan proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan EHS.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan.
Kemudian dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Adapun, sidang tersebut nantinya akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, yang bertindak selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Kemudian, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Dalam sidang etik ini, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tandasnya.
Dalam kasus penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan 4 orang jenderal polisi menjadi tersangka. Keempatnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga tersangka lainnya terdiri atas Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara, dari empat orang jenderal yang ditetapkan menjadi tersangka, eks Kadivkum, Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) telah dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.